Trisno Ketua Komisi C DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)
Trisno Ketua Komisi C DPRD Lumajang (Foto : Moch. R. Abdul Fatah / Jatim TIMES)

Dalam kunjungan Komisi C DPRD Lumajang ke sejumlah desa di Kecamatan Pasirian, untuk melihat  Koperasi Wanita di sejumlah desa, ditemukan fakta lain, terkait dengan pungutan kepada truk yang bermuatan pasir.

Temuan ini kemudian didokumentasi dalam bentuk foto dan menemui sejumlah petugas yang ada dilokasi tempat dilakukannya pungutan tersebut.

Terkait dengan temuannya ini, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Trisno kepada media ini mengatakan, portal-portal yang memungut sejumlah uang tersebut, seharusnya tidak terjadi, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk penggunaan dana yang dikumpulkan dari pungutan tersebut.

"Saya tadi langsung turun menemui mereka. Dan diperoleh informasi bahwa pungutan tersebut katanya untuk pembangunan desa. Saya merasa ada yang janggal dalam hal ini, maka saya akan bicarakan masalah ini dengan eksekutiv, agar tidak terjadi tumpang tindih pungutan," kata Trisno kepada media ini.

Besaran pungutanya menurut politisi PPP ini, antara Rp 5 ribu sampai Rp 10 Ribu untuk satu truk.

"Kalau benar untuk pembangunan jalan tambang mungkin kita bisa memaklumi, tapi jika peruntukannya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka saya minta pungutan itu dihentikan," jelas Trisno kemudian.

Trisno kemudian menunjukkan sejumlah foto terkait dengan temuannya tersebut, namun keberatan untuk menyebutkan desanya.

"Nantilah kalau soal desa mana yang melakukan itu. Saya hanya ingin masalah ini segera ditertibkan. Kalau perlu kepolisian juga turun tangan untuk penertiban," usai Trisno lagi.

Selanjutnya kepada kepala desa, diminta untuk memaksimalkan dana ADD dan DD di desanya masing-masing untuk membangun desanya, dan tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan, agar tidak menimbulkan masalah hukum.

"Ini yang penting untuk menjadi perhatian. Maksimalkan dana yang ada dan jangan mengambil langkah yang salah," pungkas Trisno.